"[Isu] yang pertama regulasi. Alhamdulillah permentan kita cabut kita ganti isi permentan itu. Apa isi permentan itu? Ada sistem pengambilan pupuk dengan kartu tani. Tidak semua petani mampu mengambil pupuk sehingga ada 20% warga kita menunjang mengambil pupuk artinya apa 20% ini pasti berpengaruh ke produksi," ungkap Amran.
Belum lama ini, Kementan secara simbolis menyerahkan alokasi penambahan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia sebesar Rp28 triliun. Pupuk tersebut diserahkan usai meninjau penanaman padi di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Walhasil, total anggaran pupuk subsidi kini mencapai Rp54 triliun.
Penambahan ini kata Amran merupakan tindak lanjut hasil dari berbagai pertemuan dan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para Menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dengan penambahan anggaran ini, alokasi pupuk mencapai 9,55 juta ton, dan resmi diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.02.2024.
(prc/wdh)
