Kelompok sentris dan kiri di Israel, termasuk Benny Gantz, yang bergabung dengan kabinet perang darurat segera setelah pertempuran dimulai, mengatakan negara dengan populasi sekitar 10 juta jiwa itu harus mampu merekrut dari semua sektor masyarakat. Mereka berargumen bahwa masalah ini akan menjadi lebih mendesak karena kebutuhan pertahanan Israel akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Netanyahu melewatkan tenggat waktu yang diberikan pengadilan minggu ini untuk meloloskan undang-undang wajib militer yang telah diamandemen dan malah meminta pengadilan untuk memberikan perpanjangan 30 hari. Namun, jaksa agungnya, secara terpisah, mendukung pencabutan pendanaan seminari dan perekrutan paksa pria-pria ultra-Ortodoks.
Di bawah keputusan pengadilan pada Kamis (28/03/2024), seminari-seminari yang menampung siswa-siswa yang berusia siap militer tidak akan lagi menerima pendanaan negara mulai 1 April. Pengadilan akan mengadakan sidang pada Mei untuk memutuskan apakah keputusan sementara tersebut akan menjadi permanen.
Menurut Kementerian Kehakiman, ratusan seminari akan kehilangan lebih dari sepertiga pendanaannya karena 56.000 siswa yang memenuhi syarat untuk wajib militer terdaftar di dalamnya.
(bbn)
