Bloomberg Technoz, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membidik lima sektor prioritas dalam penindakan kasus korupsi di 2024. Kelima sektor tersebut yakni infrastruktur, energi dan migas, pangan, minerba, serta logistik dan transportasi. 

“Lima sektor itulah yang selalu mendominasi terjadinya tindak pidana korupsi. Sektor infrastruktur masih jadi sektor andalan kami karena hampir seluruh daerah ada kasus korupsi terkait infrastruktur,” kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminuddin dalam dalam diskusi dengan media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2024).

Amin menyebut tindak pidana korupsi banyak terjadi pada pelaku usaha baik pihak swasta, BUMN, dan BUMD. Namun anehnya, KPK lebih fokus terhadap penyelenggara negara dan pejabat publik. Padahal banyak pelaku usaha di sektor swasta sebagai penyuplai suap kasus korupsi. 

Untuk memaksimalkan penindakan korupsi di bidang usaha, KPK bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri  (Kadin) Indonesia baik pusat maupun daerah. Amin mengaku pihaknya sering berdiskusi dengan pelaku usaha guna menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Diskusi tersebut seperti pemberian gratifikasi, hingga pemerasan ketika mengurus perizinan baik tender proyek pemerintah melalui APBN maupun APBD. 

“Kami intensif berdialog dengan teman-teman asosiasi usaha. Sekarang kami fokus ke isu sektoral karena pertimbangan kami ketika bisa perbaiki sektor itu maka akan berdampak masif, berdampak nasional ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Amin.