Bloomberg Technoz, Jakarta - Gabungann Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menilai pemerintah tidak perlu mengubah skema domestic market obligation (DMO) minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak goreng, dari berbasis volume ekspor menjadi berbasis kinerja produksi.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, alih-alih mengutak-atik lagi kebijakan DMO CPO, pemerintah lebih baik mengevaluasi dan memperbaiki skema kebijakan yang sudah berjalan saat ini.  

Menurut Eddy, salah satu kemungkinan penyebab tidak efektifnya kebijakan DMO CPO berbasis volume ekspor adalah karena kurangnya pengawasan secara ketat, dan masih adanya pelaku usaha sawit yang tidak mematuhi kewajiban pasok dalam negeri.

"Belum tentu yang sekarang tidak efektif. Mungkin satu, pengawasannya kurang ketat. Mungkin ternyata tidak semua melakukan itu [DMO] itu atau tidak menyalurkan. Ini bisa dievaluasi secara detail dahulu kalau memang seperti itu, baru kebijakan terbarunya apa agar menerima yang lebih tepat," kata Eddy ketika dihubungi Bloomberg Technoz. 

Tidak hanya itu, Eddy pun menyoroti permasalahan distribusi minyak goreng rakyat atau Minyakita yang ‘disubsidi’ melalui program DMO. Dia berpendapat, dengan adanya kenaikan harga minyak sawit, beban pembelian Minyakita  juga bisa menjadi berat bagi konsumen di tingkat hilir.