Sebagai contoh, skema ini dapat dilakukan pemerintah dengan cara menyalurkan pendanaan melalui program-program yang tersedia pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang berkaitan dengan pembangunan PSN tersebut.
“Nanti tinggal dicari yang dari pemerintah mau disalurkannya melalui mana, penyalurannya hanya bisa disalurkan katakanlah APBN, ini misal dimasukan lewat program-program yang ada di pemerintah, misal di Kementerian PUPR dia juga kontribusi buat bangun infrastruktur,” ucapnya.
Selain itu, kata Nurul, bisa saja pendanaan itu disalurkan melalui Indonesia Investment Authority (INA), sehingga INA yang melakukan investasi dengan tetap menggabungkan beberapa skema pembiayaan.
“Dengan mereka di-blend juga lewat sumber-sumber lainnya, sehingga pemerintah lewat INA punya porsi saham di proyek itu,” ucapnya.
Tak hanya itu, pemerintah bahkan sedang mengkaji untuk mengembangkan proyek BSD menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apabila BSD resmi dikembangkan menjadi KEK, maka wilayah tersebut diperbolehkan membangun kampus luar negeri, karena salah satu syarat suatu wilayah dibangun kampus luar negeri adalah harus masuk sebagai KEK.
Namun, ia menyebut saat ini sudah terdapat kampus luar negeri pertama yang berdiri di BSD, yakni Monash University. Ia menjelaskan, hal ini dikhususkan karena terdapat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia (IA-CEPA) yang terjalin.
“Monash sudah berdiri disana tapi sebagian lokasinya di luar dari KEK jadi nanti akan ada perluasan dari BSD untuk jadi KEK disana. Jika sudah jadi KEK disana, dengan status PSN nya ada beberapa bantuan- bantuan dari pemerintah yang bisa kita masukan kesana sehingga mereka lebih eligible untuk masuk kesana,” tutupnya.
(azr/lav)
