Bloomberg Technoz, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan protes dengan cara walk out di sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi UU.

"Kami Fraksi PKS menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan menyatakan walk out untuk agenda penetapan dan kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda lain," kata Anggota Fraksi PKS Bukhori dalam sidang paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

PKS kata dia sudah memberikan catatan kritis pula pada saat rapat kerja di Badan Legislasi maupun di rapat panitia kerja (panja) mengenai hal ini. 

Sementara Fraksi Partai Demokrat juga sebelum RUU Perppu Ciptaker disahkan menyampaikan catatan dan penolakannya. Meski Demokrat tak walk out karena menyatakan sudah walk out di paripurna 2020 silam saat DPR pertama kalinya menerima Perppu Ciptaker ini.

"Tak ada argumentasi rasional dari pemerintah tentang kegentingan yang memaksa. Kita bertanya perppu ini untuk kepentingan memaksa atau penguasa?" kata anggota Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan.