"Dalam jangka panjang, ketimpangan meningkat dan potensi penolakan sosial dan kerusakan lingkungan sangat mungkin terjadi, karena pengawasan sudah pasti minim dengan adanya backing kekuasaan," tutur Wahyudi.
Dalam konteks yang lebih besar, lanjut dia, penunjukan kedua proyek sebagai PSN ini sebenarnya tidak adil. Pasalnya, kawasan BSD dan PIK sudah berkembang pesat, ditopang oleh taipan dan perusahaan besar. Padahal, kriteria PSN seharusnya difokuskan pada pembangunan yang memang butuh intervensi khusus, seperti penguasaan sumber daya perikanan di kawasan Indonesia Timur.
"Sebagai catatan saja, Jokowi sebelumnya menghapus beberapa proyek jalan tol di Sumatera dan Pelabuhan di Ambon dari PSN. Jokowi lebih memilih PIK dan BSD, dengan skema pemilihan tertentu," kata Wahyudi.
Dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan tidak ada pertimbangan non-teknis, seperti pertimbangan politis dalam pengambilan keputusan dan penetapan proyek PSN.
"Semua keputusan melalui hasil kajian yang lengkap dan parameter yang jelas," ujar Haryo dalam keterangan terulis, Rabu (27/3/2024).
Haryo memaparkan peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan, supaya proyek dapat segera beroperasi dan memberikan dampak yang signifikan untuk masyarakat. Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional.
"Evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan," lanjut Haryo.
Selama pelaksanaan PSN, dia menyebutkan, ada beberapa isu utama yang perlu ditindaklanjuti, antara lain terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi, dan pembiayaan. Maka itu, pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya.
"Pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak," papar Haryo.
Sebagai informasi, pengembangan 14 PSN baru dilakukan di sejumlah daerah yakni, di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ini mencakup pengembangan di berbagai sektor, 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
(lav)
