"Investor asing mungkin bertanya-tanya apakah Swiss adalah Banana Republik dimana aturan hukum tidak berlaku," ujar Peter V. Kunz, guru besar hukum ekonomi Universitas Bern. Negara itu "tidak terancam tetapi ada risiko tuntukan hukum perdata" karena pemerintah "melakukan intervensi dengan dasar yang lemah."
Kern Alexander, profesor hukum dan finansial di Universitas Zurich, sepakat dengan mengatakan bahwa manajemen krisis dilakukan secara "panik" yang malah "merusak aturan hukum dan merusak negara Swiss."
Pemerintah Swiss mengutip satu pasal di UUD yang mengizinkan pemerintah mengeluarkan peraturan sementara "untuk mengatasi gangguan serius terhadap ketertiban umum atau keamanan dalam dan luar negeri yang sekarang ada atau berpotensi akan muncul" ketika mengumumkan penjualan Credit Suisse ke UBS.
Aturan sementara itu meliputi langkah menafikan hukum merger terkait suara pemegang saham.
Ketika ditanya apakah pemerintah tidak mengindahkan kekhawatiran terkait kompetisi dalam mendorong merger kedua bank itu, ketua Finma, regulator perbankan Swiss, Marlene Amstad menjawab bahwa stabilitas finansial harus didahulukan di atas aspek itu.
"Peraturan perundangan memberi kami kekuasaan untuk menafikan situasi kompetitif demi kepentingan stabilitas finansial, dan kami menerapkan kekuasaan itu dalam isu ini," ujarnya pada Minggu (19/3) malam.
Credit Suisse dan UBS akan menguasai dana simpanan nasabah sebesar 333 miliar Swiss franc (US$360 miliar), 115 miliar Swiss franc lebih besari dari pesaing terdekatnya Raiffeisen.
Kecaman terbesar dari investor terkait merger itu adalah ketika regulator perbankan Swiss, Finma, menghapus surat berharga ATI yang diterbitkan Credit Suisse.
Surat berharga ATI ini dijual setelah krisis keuangan global untuk menjamin kerugian akan ditanggung oleh investsor bukan pembayar pajak, dalam hal ini pemerintah.
Surat berharga ini dibuat sebagai penyangga permodalan ketika terjadi stress. Terlebih lagi, di sebagian besar bank di Eropa dan Inggris utang jenis ini lebih bersifat melindungi dan hanya surat berharga ATI dari Credit Suisse dan UBS yang mengizinkan mereka melakukan penghapusan total bukan konversi ke equitas.
Jika pun risiko surat berharaga ATI ini dijelaskan ke investor ketika membeli, hal ini memperlihatkan bahwa pengecualian gaya Swiss telah berpindah dari aturan umum bahwa pemegang surat berharga didahulukan dari pemegang saham.
"Akan ada banyak tuntutah hukum perdata yang akan menggarisbawahi perilaku pemerintah Swiss yang panik dan memikirkan diri sendiri dalam saga ini," ujar Jacob Kirkegaard dari Institut Ekonomi International Peterson.
Yayasan Ethos, yang beranggotakan 246 yayasan pensiun dengan anggota 1,9 juta orang dan aset senilai 370 miliar swiss francs, telah mengancam akan melakukan tuntutan perdata terkait penghalangan suara pemegang saham.
"Ketika menghadapi kegagalan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah finansial Swiss, Ethos akan terus mengedepankan kepentingah pemegang saham minoritas dan akan dimulai dengan dana pensiun Swiss," kata yayasan yang berkantor pusat di Jenewa dan Zurih ini dalam pernyataan pada Senin (20/3).
"Kami akan mempelajari seluruh opsi yang ada dalam beberapa hari ke depan, termasuk langkah hukum, dalam upaya permintaan pertanggungjawaban," tulis pernyataan itu.
Sementara itu, firma hukum AS Emanuel Urquhart & Sullivan akan mengadakan pembicaraan dengan para pemegang saham di kantor cabang Zurich, New York dan London untuk membicarakan "berbagai upaya untuk mendapat ganti rugi yang harus dipertimbangkan oleh pemegang obligasi."
(bbn)
