Selain saksi dari para menteri dan pejabat, Ari juga akan menghadirkan saksi-saksi lapangan yang melihat secara langsung proses kecurangan Pemilu. Harapannya para saksi berani berbicara dan memberikan pernyataan dalam proses persidangan. Timnas Amin nantinya akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Sehingga nanti kami akan mencoba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK, nanti mana hal-hal saksi yang urgen akan kami masukkan ke dalam perlindungan saksi ini," tutur dia.
Dalam paparannya terhadap permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, Tim Hukum Amin menyebutkan sejumlah menteri Jokowi terang-terangan melakukan kampanye untuk mendukung paslon 02.
Sejumlah menteri tersebut yakni, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkali-kali melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan politisasi bansos dan meminta ucapan terima kasih masyarakat ke Jokowi, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi dukungan ke paslon 02.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari kerja dan mendirikan gerakan relawan paslon 02. Menteri BUMN Erick Thohir melakukan kampanye untuk paslon 02 tanpa cuti atau mundur dari jabatan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan siap memberi 4% suara untuk paslon 02 dan memberi pengarahan ke penyuluh agama untuk menangkan 02. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengerahkan bimtek ke berbagai daerah untuk dukungan bagi paslon 02. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang juga Ketua Pro Jokowi menggalang dukungan bagi paslon 02.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mendirikan posko untuk pemenangan 02, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni melakukan politisasi sertifikat PTSL dan wakaf.
(mfd/ain)
