"Menunjuk Ketua Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu yang merupakan anggota Staf Presiden dan loyalis Presiden Jokowi," lanjut paparan Timnas Amin.
Presiden Jokowi, lanjut paparan permohonan Timnas Amin, juga turut menggerakkan jajaran birokrasi, Pj. Kepala Daerah, Aparat Penegak Hukum, hingga Kepala dan Perangkat Desa dan menyalahgunakan anggaran untuk pemenangan Paslon 02.
"Ditambah ancaman kriminalisasi kasus hukum, sehingga partai politik menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien dalam menjalankan kewenangannya," lanjutnya.
Timnas Amin memastikan apa yang mereka paparkan bukan sekadar asumsi. Salah satu pengacara, Ari Yusuf Amir mengatakan siap mengungkap bukti dan saksi dalam sidang-sidang berikutnya.
Beberapa saksi di antaranya adalah menteri-menteri yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju. Para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan dimintai kesaksiannya soal kaitan kebijakan pemerintah dengan pemenangan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Akan tetapi, dia mengklaim keberhasilan membawa menteri ke sidang MK tergantung dari keputusan majelis hakim konstitusi.
"Tapi itu keputusannya pada majelis nanti menerima atau tidak. Karena kami tidak punya kemampuan menghadirkan menteri-menteri tersebut," kata Ari di Gedung MK, Rabu (27/3/2024).
(red)
