“Untuk diketahui, kebijakan program Minyak Goreng Rakyat dengan skema DMO dan DPO yaitu mewajibkan pendistribusian alokasi produksi minyak goreng oleh produsen peserta program Minyak Goreng Rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Minyak Goreng secara merata di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Isy.
Dia menerangkan kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kapasitas terpasang pabrik minyak goreng dengan total alokasi sebesar 300.000 ton per bulan, dan selanjutnya pemenuhan DMO tersebut akan memperoleh hak ekspor dengan perkalian angka tertentu.
Awal pekan ini, harga CPO menghentikan laju penurunan selama dua hari terakhir, di tengah kekhawatiran bahwa potensi perubahan kebijakan di Indonesia dapat membatasi pasokan dari negara eksportir terbesar tersebut.
Setelah sesi pagi berakhir, Intertek Testing Services melaporkan pengiriman naik 14% selama 1—25 Maret dari bulan sebelumnya, berkat permintaan yang lebih kuat dari Afrika, India, dan Timur Tengah.
Pasar juga menunggu kejelasan mengenai rencana Indonesia untuk mengubah kebijakan kewajiban pasok pasar domestik, yang dikenal sebagai DMO, kata Ng David Ng, trader senior di IcebergX Sdn, Kuala Lumpur.
Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan revisi kebijakan tersebut dengan mengaitkannya dengan produksi, bukan ekspor, kata Edy Priyono, Deputi Kantor Staf Presiden, di Jakarta, Senin (25/3/2024), dikutip Bloomberg.
Aturan tersebut saat ini mengizinkan perusahaan untuk mengekspor beberapa produk minyak sawit setelah memasok minyak goreng dalam jumlah tertentu ke dalam negeri, tetapi kebijakan tersebut rentan ketika permintaan ekspor melambat, kata Priyono.
Mengambil kebijakan DMO berdasarkan kinerja produksi akan membantu mencegah dampak dari pasar global, tambahnya.
“Kami terutama ingin mengetahui berapa banyak kuota yang dialokasikan berdasarkan produksinya,” kata Ng dari IcebergX, dikutip Bloomberg.
“Dengan diberlakukannya kebijakan ini, sepertinya pasokan akan lebih banyak didorong oleh domestik dibandingkan dengan berorientasi ekspor, dan hal ini dapat berarti bahwa ketersediaan pasokan dari Indonesia mungkin akan dibatasi di masa mendatang untuk menjaga harga dalam negeri.”
(wdh)
