Penjelasan disampaikan kepada para investor surat utang negara (SUN) dalam kunjungan kerja di Eropa beberapa waktu lalu.
“Banyak pertanyaan dari investor kepada Kementerian Keuangan, sebagai pengelola fiskal negara, terkait keberlanjutan pengelolaan APBN Indonesia pada periode transisi pemerintahan,” kata Suahasil.
Menjawab hal tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa pengelolaan APBN Indonesia selalu disusun dan dikelola dengan kredibel, transparan, dan akuntabel.
“Terkait transisi pemerintahan di tahun 2024 ini, saya menggarisbawahi bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam beberapa peristiwa pemilu. Dalam periode-periode pemilu sebelumnya, pengelolaan APBN tetap terjaga akuntabilitas dan transparansinya,” papar Suahasil.
Dia menambahkan, transisi pemerintahan setelah pemilihan umum bukan yang pertama bagi Indonesia. Berbagai pengalaman sebelumnya telah menjadi dasar perbaikan yang dapat mendorong APBN semakin baik.
Dalam periode pandemi dan periode pemulihan, lanjut dia, pengelolaan APBN juga telah cukup adaptif dalam merespons dinamika perekonomian.
(lav)
