Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan surat-surat yang diterima pihaknya dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi yang dianggap mencurigakan. Pada 7 Maret 2023 kata dia Kemenkeu memang menerima surat dari PPATK berisi lampiran surat dari PPATK ke institusi itu khususnya inspektorat jenderal dari 2009 hingga 2023. Ada 196 surat namaun tak ada disebutkan nilai di dalamnya.

"Surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi hanya nomor surat nomor surat nama-nama orang yang ditulis PPATK dan tindak lanjut dari Kemenkeu. Terhadap surat tersebut 196 surat inspektorat jenderal dan Kemenkeu melakukan semua langkah. Ini termasuk dari dulu Gayus (Tambunan) sampai yang sekarang," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Senin petang (20/3/2023).

Namun kemudian setelah melakukan konferensi pers dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada pekan kedua Maret, barulah setelah itu PPATK kata dia mengirimkan surat lagi dan kali ini berisi 36 halaman dengan lampiran berisi rekapitulasi hasil data analisis dan informasi transaksi keuangan. Lampirannya ada 300 surat dengan nilai transaki Rp 349 triliun, untuk anggaran 2009-2023.

Sementara hingga 11 Maret 2023, Kemenkeu katanya belum menerima data Rp 300 triliun mencurigakan dari PPATK sehingga memang tak bisa mejelaskan ke publik soal hal ini.  Tanggal 13 Maret barulah pihaknya menerima surat dari PPATK yakni surat dengan nomor SR/3160/AT.01.01/III/2023.

Setelah menerima surat itu, diketahui dari 300 surat tersebut ada 65 surat yang berisi transaksi keuangan perusahaan atau badan dan perseorangan. Namun orangnya tidak di Kemenkeu.