Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memblokir berbagai resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza selama hampir enam bulan sejak perang Israel-Hamas dimulai. AS telah lama bersikukuh untuk membela Israel di PBB, dengan memberikan suara menentang puluhan resolusi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan sekutunya.

Terakhir kali AS secara terbuka menentang posisi Israel dalam debat besar PBB adalah pada tahun 2016, ketika pemerintahan Obama abstain dalam resolusi Dewan Keamanan yang menyebut permukiman Israel ilegal dan menuntut penghentian ekspansi mereka.

Teks yang diadopsi pada Senin itu menuntut "gencatan senjata segera untuk bulan Ramadan," yang dimulai pada 10 Maret, dan berpendapat bahwa hal itu harus mengarah pada gencatan senjata yang "langgeng" dan "berkelanjutan". Naskah tersebut juga menyerukan "pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat." Namun, tidak menyebut hal itu sebagai persyaratan gencatan senjata.

Kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kegagalan AS untuk memveto resolusi tersebut "memberikan harapan kepada Hamas bahwa tekanan internasional akan memaksa Israel untuk menerima gencatan senjata tanpa pembebasan para sandera kami, sehingga merugikan upaya perang dan upaya pembebasan para sandera."

Tanpa mengutuk Hamas secara langsung, resolusi tersebut mengecam "semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil, dan semua tindakan terorisme," dan menambahkan bahwa "penyanderaan dilarang di bawah hukum internasional."

Samuel Žbogar, duta besar Slovenia untuk PBB dan salah satu penulis teks resolusi tersebut, menyebutnya sebagai "langkah kecil dalam membangun kembali kepercayaan" di Dewan Keamanan. "Kita akan membutuhkan lebih banyak lagi persatuan ini untuk Gaza dan juga konflik-konflik lainnya," ujar Žbogar.

Invasi Rafah

Setelah aksi di PBB, kantor Netanyahu membatalkan kunjungan Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer dan Penasihat Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi ke Amerika Serikat. Mereka dijadwalkan berangkat pada Senin malam untuk melakukan pertemuan dengan para pejabat pemerintahan Biden mengenai rencana invasi Israel ke kota Rafah, Gaza selatan dan cara-cara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sedang diperangi tersebut.

"Tidak ada alasan untuk melihat hal ini sebagai suatu eskalasi," ujar John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS kepada para wartawan setelah pemungutan suara di PBB. "Tidak ada yang berubah dari kebijakan kami, tidak ada. Kami masih ingin melihat gencatan senjata. Kami masih ingin membebaskan para sandera."

Kirby menambahkan bahwa AS "sangat kecewa" karena delegasi Israel tidak akan mengunjungi Washington "untuk memungkinkan kami melakukan percakapan penuh dengan mereka tentang alternatif yang layak untuk masuk ke lapangan di Rafah."

Pemerintahan Biden merasa bingung dengan reaksi balik Israel atas sikap abstain AS di PBB, menurut seorang pejabat AS, yang menggambarkan tanggapan Netanyahu sebagai reaksi yang berlebihan. Pejabat tersebut mengatakan bahwa sikap AS di PBB tidak menandai perubahan besar dalam kebijakan AS terhadap perang dan menyarankan bahwa reaksi Israel mungkin disebabkan oleh tekanan politik dalam negeri.

Netanyahu tidak menelepon Biden sebelumnya untuk memberitahukan keputusannya kepada presiden, menurut pejabat yang berbicara kepada wartawan dengan syarat tidak disebutkan namanya.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi Washington pada Senin untuk bertemu dengan para pejabat termasuk Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan di Gedung Putih. Mengomentari pemungutan suara PBB, Gallant mengatakan "kami tidak memiliki hak moral untuk menghentikan perang selama masih ada sandera yang ditahan di Gaza. Tidak adanya kemenangan yang menentukan di Gaza dapat membawa kita lebih dekat ke perang di utara."

AS telah mengisyaratkan perubahan posisinya di PBB pada Jumat, ketika AS mengusulkan sebuah resolusi yang mengutip "keharusan gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan"--meskipun tidak secara terbuka menyerukannya. Rusia dan China memveto teks tersebut, dengan alasan bahwa teks tersebut masih terlalu lemah dan berat sebelah terhadap Israel.

Netanyahu mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang sedang berkunjung pada Jumat bahwa Israel akan terus melanjutkan invasi tersebut bahkan tanpa dukungan AS karena menghancurkan batalion-batalion Hamas yang tersisa di sana adalah penting untuk menghancurkan struktur militer dan pemerintahannya.

Amerika Serikat dan pemerintah-pemerintah lain telah mendesak Israel untuk menunda serangan ke Rafah karena lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di sana. Pada saat yang sama, pembicaraan sedang berlangsung di Qatar untuk kemungkinan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina sebagai bagian dari gencatan senjata selama enam minggu.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Netanyahu pada Minggu bahwa pemindahan paksa orang dari Rafah akan menjadi kejahatan perang, dan mengatakan bahwa negaranya berniat untuk mengajukan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Teks Prancis akan melengkapi resolusi Senin dan akan menawarkan kerangka kerja untuk rekonstruksi pascaperang di jalur tersebut.

(bbn)