Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan terdapat dugaan politisasi oleh otoritas di tingkat desa dalam program penyaluran Alat Masak Berbasis Listrik (AML) atau rice cooker gratis yang digawangi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2023.

Bambang mengatakan para otoritas desa enggan menandatangani data untuk verifikasi alokasi AML karena adanya perbedaan partai politik.  

“Saya mendapatkan ada 1 kabupaten tertentu di Pulau Bangka, lurah menolak tanda tangan, karena bupati berbeda bendera [partai politik] dengan saya,” ujar Bambang dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM, Senin (25/3/2024). 

Saat diminta konfirmasi lebih lanjut, Bambang mengatakan otoritas desa —seperti kepala desa atau lurah — takut kepada para bupati dan wali kota yang berasal dari partai berbeda dengan dirinya. Dengan demikian, mereka enggan menandatangani data verifikasi tersebut.

Tanda tangan oleh otoritas desa, padahal, dibutuhkan setelah PT PLN (Persero) melakukan proses validasi data. Data tersebut juga sudah mendapatkan validasi oleh PLN.