“CPI punya 2 sertifikat itu satu orang namanya Mr. A, ini membantu banyak smelter. Adanya proses penegakan hukum kemarin dia ketarik, diamankan juga. Akibatnya, beberapa evaluasi yang dibuat oleh Mr. A dihold oleh Kementerian ESDM,” ujarnya.
Selain penyelundupan, RKAB yang terhambat juga memberikan efek domino terhadap perekonomian di Kepulauan Babel. Terlebih, perputaran uang tidak terjadi di Babel karena adanya penyelundupan tersebut.
Bambang mengatakan, pasar-pasar tradisional sepi pada bulan Ramadan lantaran masyarakat tidak memiliki uang untuk belanja.
“Petasan lagi bulan Ramadan ini, tidak ada bunyi, masyarakat tidak ada uang beli petasan. Biasanya anak-anak suka beli,” imbuhnya.
Dengan demikian Bambang meminta solusi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM untuk mengatasi hal tersebut.
Potensi Solusi
Bambang mengusulkan kepada Pj. Gubernur Kepulauan Babel Safrizal Zakaria Ali untuk bisa mengatasi persoalan tersebut melalui wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan persetujuan Kementerian ESDM.
“Kan ada WPR, terakhir dikeluarkan Dirjen Minerba yang lama, Ridwan Djamaluddin. Ini harus dimanfaatkan agar izin pertambangan rakyat [IPR] bisa diterbitkan. Kalau IPR bisa diterbitkan, jadi masyarakat yang berada di luar IUP PT Timah, di luar IUP swasta bisa bekerja dengan tenang,” ujar Bambang.
Selain itu, Komisi VII DPR bakal melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Suswantono dan Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Ahmad Dani Virsal serta rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pj. Gubernur Kep. Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali dan sejumlah pihak lainnya pada hari ini, Selasa (26/3/2024), untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.
(dov/wdh)
