“Kadang yang datang menurut informasi, saya tidak menuduh, mereka yang memeriksa kalau tempatnya itu agak jauh dari jalanan, tetapi ada sambungan listrik, mereka tidak survei. Jadi mungkin petugas survei kurang personelnya,” ujarnya.
Manajemen Tak Siap
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir mengatakan proyek AML gagal lantaran manajemen dari Kementerian ESDM dinilai tidak siap dalam merealisasikan program AML pada 2023.
Nasir juga mengatakan Kementerian ESDM tidak memiliki penanggung jawab langsung di lapangan yang mengoordinasikan distribusi AML 2023.
Menurut Nasir, distribusi hanya dilakukan oleh PT Pos Indonesia, tanpa pendampingan dari Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
“Tidak ada orang yang bertanggung jawab tentang regulasi anggaran ini. Harus kita didampingi oleh kementerian sampai barang ini ke tangan masyarakat,” ujar Nasir.
Dengan demikian, Nasir mengusulkan adanya pengajuan untuk mengaudit program AML kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Minta Dirjen Gatrik Dicopot
Tidak hanya itu itu, Nasir bahkan meminta agar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu dicopot dari jabatan karena terbukti tidak dapat merealisasikan program dengan anggaran negara secara baik.
“Melalui forum ini saya minta, pertama copot dirjen dan direktur seperti ini. Kedua, minta masukan laporan kegiatan ke BPK dan KPK,” ujarnya.
“Orangnya tidak ada, uangnya diserap dan bagaimana kontrak yang dibuat tentang regulasi ini dan seluruh yang ada proyek ini saya minta diperiksa oleh pihak hukum karena Rp300 miliar [anggarannya].”
Pada kesempatan yang sama, Jisman mengatakan pelaksanaan program AML memiliki waktu yang singkat.
Waktu yang cukup, kata Jisman, padahal dibutuhkan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Selain itu, waktu yang cukup juga memberikan ruang bagi Kementerian ESDM dalam memberikan masukan dalam pelaksanaan program.
“AML persis mulai Oktober, selesai penandatangan [adendum kontrak AML] 18 Desember. Hanya dua bulan, satu bulan menggunakan peleburan data. Kami persis tidak punya ruang cukup masukan baik PT PLN (Persero) baik itu PT Pos Indonesia,” ujar Jisman.
“Intinya tidak ada waktu utuk memberikan feedback pengelolaan di lapangan sehingga terjadinya ini. Bantuan pemasangan baru listrik (BPBL) ada 10 bulan, ketika terjadi kericuhan di lapangan, masuk rapat, kita berikan arahan, selesai.”
Adapun, realisasi penyaluran program pembagian AML atau rice cooker gratis dilaporkan mencapai 342.621 rumah tangga hingga akhir 2023, atau masih 68,5% dari total target penyaluran yang sebanyak 500.000 unit.
Realisasi anggaran sebesar Rp176,06 miliar dari pagu penyediaan AML sebesar Rp322,5 miliar. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar Rp146,44 miliar.
“Sisanya Rp146 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa),” kata Jisman.
(dov/wdh)
