Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri Kabinet menyetujui 14 usulan proyek strategis nasional (PSN) baru pada 2024. Hal ini disepakati dalam Rapat Internal di Istana Negara, Senin (18/3/2024) lalu.
Pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni, di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Mencakup pengembangan di berbagai sektor, 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan seluruh PSN baru yang disetujui bertujuan untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, mendukung pengembangan, serta pemerataan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, menciptakan lapangan kerja, dan mendapatkan dukungan kementerian sektor.
"Setiap pengajuan usulan PSN harus didukung dengan Surat Komitmen Menteri/Kepala Lembaga, Rencana Pendanaan, Hasil Kajian, dan Rencana Aksi," ujar Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (25/3/2024).
Selanjutnya, menurut dia, akan dilakukan evaluasi dengan sejumlah kriteria dasar, kriteria strategis, maupun kriteria operasional.
Hasil evaluasi tersebut kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi.
“Ini menjadikan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD memungkinkan untuk mengajukan pengusulan PSN baru dan memperlihatkan bahwa pemberian status PSN telah mendapatkan kajian lengkap semua aspek dari seluruh pemangku kepentingan,” jelas Haryo.
Pada dasarnya, PSN merupakan proyek yang memiliki nilai investasi tinggi dan berdampak ekonomi luas, seperti sektor jalan, pelabuhan, kereta api, bandar udara, bendungan, energi, listrik, kesehatan, dan telekomunikasi.
Dia menegaskan pembiayaan PSN baru berasal dari investor swasta dan tidak membutuhkan dukungan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
Dia mengklaim pemerintah terus mengakselerasi penyediaan infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur yakni prioritisasi program/proyek infrastruktur melalui PSN.
“Cakupan PSN sendiri tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan,” kata Haryo.
(lav)
