Periode ini bertepatan dengan naiknya Perdana Menteri Narendra Modi ke tampuk kekuasaan dan pertumbuhan kelas miliarder India yang dipimpin oleh Mukesh Ambani dan Gautam Adani. Partai-partai oposisi India telah lama menuduh pemerintah Modi sebagai 'kapitalisme kroni' dan mendukung bisnis-bisnis tertentu dalam kontrak-kontrak pemerintah.
Para peneliti mengatakan bahwa tahun-tahun Modi juga mengalami penurunan yang stabil dalam pertumbuhan pendapatan secara keseluruhan karena tingkat tabungan dan investasi turun selama lebih dari satu dekade hingga tahun 2017-18, dan ekspor menurun.
Berdasarkan angka-angka dari World Inequality Database, ketimpangan pendapatan India termasuk yang paling tinggi di dunia, hanya di belakang Peru, Yaman dan beberapa negara kecil lainnya, kata para penulis. India berada di peringkat tengah dalam hal pembagian kekayaan, dengan Brasil dan Afrika Selatan menduduki peringkat teratas.
"Pada tahun-tahun pasca-liberalisasi dengan pertumbuhan yang tinggi dan meningkatnya ketidaksetaraan, kelas menengah (40% menengah) tampaknya telah kalah secara signifikan," kata para peneliti. Antara tahun 1961 dan 1981, kelas menengah dan 10% orang terkaya memiliki porsi kekayaan yang hampir sama. Namun, selama tiga dekade berikutnya, pangsa 10% teratas terus melaju sementara 40% menengah secara konsisten turun hingga mencapai 31% pada tahun 2012 menjadi 29% pada tahun 2023.
Kesenjangan ketidaksetaraan bisa jadi lebih mencolok daripada yang tertangkap dalam penelitian ini karena kualitas data yang tersedia masih "sangat buruk" di India, dan telah mengalami kemerosotan lebih lanjut dalam beberapa tahun terakhir, kata para peneliti.
"Kami menyerukan peningkatan akses ke data resmi dan transparansi yang lebih besar untuk meningkatkan studi tentang ketidaksetaraan dan memungkinkan debat publik yang berbasis bukti."
Kesenjangan ketidaksetaraan kemungkinan tidak akan menutup dengan sendirinya tanpa intervensi kebijakan, kata para peneliti, dan menyarankan untuk memberlakukan "pajak super bagi para miliarder dan multijutawan India, bersama dengan restrukturisasi jadwal pajak untuk memasukkan pendapatan dan kekayaan." Hal ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai investasi-investasi besar di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik lainnya, kata mereka.
(bbn)
