Dia mencontohkan salah satu subsektor yang potensial untuk ditunjang oleh pasokan bahan baku minyak sawit dari Palm Co nantinya adalah industri mekap atau kosmetik.
“Saat ini kita merupakan pangsa pasar industri mekap terbesar kelima dunia. Sebanyak 70% dari mekap ini produk dalam negeri. Kita mampu melakukan itu [produksi kosmetik massal di dalam negeri] karena harga bahan baku [minyak kelapa sawitnya] sudah kita kendalikan. Di sinilah mengapa kita mendorong [Palm Co] untuk dikonsolidasikan,” jelasnya.
Selain subsektor kosmetik, industri minyak goreng juga bisa menjadi salah satu lini yang disokong bahan bakunya oleh Palm Co. Terlebih, Komisi VI DPR telah mendesak agar BUMN selalu siap melakukan intervensi kapan saja saat terjadi gejolak pasokan dan harga minyak goreng di pasar domestik.
Erick tidak menampik intervensi minyak goreng oleh BUMN sejauh ini belum dapat berjalan optimal lantaran PTPN III hanya menguasai 3% dari total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang seluas 14,99 juta hektare per 2022.
“Akibatnya, kita tidak punya kapabilitas untuk melakukan operasi pasar [minyak goreng]. Untuk itu, Palm Co ini [ditargetkan untuk] bisa mengonsolidasikan 600.000—700.000 hektare perkebunan kelapa sawit di bawah PTPN Group. Dan ini juga akan mengakibatkan Palm Co menjadi perusahaan sawit terbesar, lebih besar dari Sime Darby Plantations dari Malaysia dan Golden Agri Resources dari Singapura. Itu tujuan awal mengapa kami ingin mengonsolidasikan [perusahaan] kelapa sawit di bawah PTPN,” tegas Erick.
Menyitir data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gappki), realisasi produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) tahunan Indonesia hanya mencapai 46,72 juta ton pada 2022, lebih rendah dari produksi tahun sebelumnya sebanyak 46,88 juta ton.
Capaian tersebut juga memarkahi tahun ke-4 berturut-turut di mana produksi cenderung terus turun/stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia.
(wdh)
