"Kita menunggu konversi dari KPU. Kami menghormati hasilnya," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Dolly Kurnia, Kamis (19/3/2024).
Dia menampik partainya tengah berupaya mencuri kursi ketua DPR dari PDIP. Dia mengklaim Partai Golkar akan tetapi mengikuti prosedur yang berlaku.
"Kecuali ada pembicaraan lain yang terjadi antara Prabowo, mas Gibran, dan partai politik pendukungnya," ujar Dolly.
UU MD3 memang bukan produk hukum tetap. DPR bisa sewaktu-waktu mengubah atau merevisi aturan tersebut. Bukan tak mungkin rumusan UU MD3 kembali seperti 2009.
Rumusan lama ini yang membawa Golkar meraih kursi Ketua DPR 2014-2019 padahal berada di posisi kedua dengan 14,75% suara. Sedangkan PDIP berada di posisi pertama dengan selisih tinggi yaitu 18,95% suara nasional.
Golkar berhasil memimpin DPR karena rumusan lama menetapkan tolak ukur pada dukungan di internal. Pada saat itu, Golkar bersama partai oposisi pemerintah menguasai 51,96% suara DPR.
Toh, Pemerintahan Prabowo-Gibran memang butuh salah satu partai pendukungnya mengunci posisi ketua DPR. Mereka harus memastikan program dan kebijakannya tak akan terjegal di lembaga legislatif.
(red/frg)
