Michael Nienaber - Bloomberg News
Bloomberg, Angka kelahiran Jerman turun ke level terendah dalam lebih dari satu dekade tahun lalu. Hal ini menambah kekhawatiran tentang bagaimana penurunan angkatan kerja dapat merusak prospek ekonomi negara tersebut.
Angka yang dirilis Rabu (20/03/2024) oleh Institut Federal untuk Penelitian Populasi (Federal Institute for Population Research/BIB) menunjukkan bahwa wanita Jerman memiliki rata-rata 1,36 anak pada musim gugur 2023, dibandingkan dengan 1,57 pada tahun 2021.
Penurunan tajam ini merupakan bagian dari serangkaian faktor yang memperburuk daya saing Jerman dan menghambat pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan di negara dengan ekonomi terbesar di Eropa tersebut masih berjuang menghadapi hilangnya pasokan gas murah dari Rusia setelah invasi Ukraina, dan ketegangan atas hubungan perdagangan dengan China.
Penulis studi tersebut mengaitkan penurunan tajam yang tidak lazim dalam tingkat kelahiran dengan pandemi dan kampanye vaksinasi virus corona. Banyak perempuan mungkin telah memprioritaskan vaksinasi dan menunda punya anak karena wanita hamil kala itu tidak diperbolehkan melakukan vaksinasi.
Namun, para peneliti juga menunjukkan faktor-faktor lain seperti perang Rusia terhadap Ukraina dan lonjakan dalam harga energi dan makanan.
"Dalam masa-masa krisis seperti ini, banyak orang tidak berencana untuk punya anak," kata Martin Bujard, peneliti BIB dan salah satu penulis studi tersebut. "Selain pandemi, perang di Ukraina, inflasi yang meningkat, dan perubahan iklim yang semakin maju telah meningkatkan rasa tidak pasti di kalangan masyarakat."
Perusahaan-perusahaan Jerman berjuang untuk mengisi lebih dari 700.000 lowongan pekerjaan setelah puluhan tahun tingkat kelahiran rendah dan kebijakan imigrasi yang tidak konsisten. Kekurangan staf kemungkinan akan meningkat seiring dengan banyaknya pekerja lanjut usia yang akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang.
Koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz telah bereaksi terhadap masalah tersebut dengan mengesahkan undang-undang imigrasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam menarik pekerja terampil dari luar negeri.
Koalisi pemerintahan juga berencana menjamin pendanaan pensiun negara dalam jangka panjang, dengan mendirikan dana investasi ekuitas sebesar €200 miliar pada pertengahan dekade berikutnya.
(bbn)
