Di Papua, menurut dia, kadernya menemukan bukti berkurangnya suara PPP pada Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem pemilihan noken. Hal ini terjadi karena sistem noken yang berasal dari masyarakat adat tiba-tiba diambil alih KPU.
Sedangkan di Jawa Barat, kata Baidowi, terjadi penggelembungan suara pada sejumlah partai politik lain. Meski tak mengurangi suara PPP, namun penambahan jumlah pemilih secara tak wajar tersebut membuat persentase perolehan suara PPP anjlok.
Bahkan, menurut dia, penggelembungan suara yang menyebabkan penambahan suara sah nasional terjadi di beberapa daerah pemilihan. Hal ini dituding menjadi penyebab perolehan PPP yang seharusnya sekitar 4,05% menjadi 3,87%.
"Sekarang tugas kami adalah bagaimana memastikan kelengkapan data untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum kami juga sudah siap," kata Baidowi.
Berdasarkan Surat Keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, PPP tercatat hanya meraih 5.878.777 suara; atau setara 3,87% suara sah nasional yang mencapai 151.796.631 suara. Partai ini mengalami menurunan perolehan suara sebesar 0,65% dari Pileg 2019 yang mencapai 4,52% suara nasional.
(fik/frg)
