Aksi asing menjual SUN dengan nilai fantastis itu kemungkinan masih terkait dengan kekhawatiran atas risiko fiskal Indonesia ke depan seiring akan dilangsungkannya berbagai program populis berbiaya sangat besar. Yang paling menonjol adalah program makan siang gratis yang membuat para investor takut. Biaya program diprediksi mencapai Rp460 triliun atau sekitar US$29 miliar, melampaui nilai total defisit APBN 2023.
Para investor dan hedge fund telah menyatakan kekhawatirannya pada potensi pelebaran defisit fiskal oleh pemerintahan baru mendatang karena program makan siang gratis yang diunggulkan tidak disertai perincian tentang bagaimana program itu akan dibiayai, kata Danny Suwarnapruti, Strategist dari Goldman Sachs dalam catatannya seperti dilansir oleh Bloomberg News, Kamis (20/3/2024).
Meskipun ada keuntungan jangka panjang terkait tingkat gizi anak-anak yang mungkin akan meningkat karena program itu, akan tetapi pasar mencermati bagaimana program dengan biaya luar biasa itu bisa berkelanjutan.
"Menjadi penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan sehingga kami harus memperhatikan janji belanja dengan hati-hati," kata Jon Harrison, Managing Director untuk strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London.
Kondisi fiskal yang bisa terdampak bisa mempengaruhi tingkat imbal hasil aset rupiah lebih tinggi yang akan memicu kenaikan biaya utang pemerintah.
Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang, defisit fiskal APBN 2025 kemungkinan melebar jadi 2,45%-2,80% dari Produk Domestik Bruto. Jauh meningkat dibandingkan defisit APBN 2024 sebesar 2,29%.
Selain program makan siang gratis, perhatian pasar juga kini akan semakin terarah mengantisipasi siapa pengganti Sri Mulyani. "Dia kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar tinggi untuk penggantinya," kata Harrison.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam APBN 2025 masih menunggu pengumuman pemenang Pilpres oleh KPU.
“Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang,” ujar Airlangga awal Maret lalu.
Kebijakan itu akan disusun secara lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Airlangga menyebut, penyusunan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam sebulan kedepan. “Karena APBN 'kan akan lebih detail lagi 1 bulan ke depan. Jadi masalah Kementerian dan yang lain itu bagian dari amplop APBN,” kata Airlangga.
Menang Telak
KPU mengumumkan hasil akhir penghitungan suara Pemilu dan Pilpres di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming keluar sebagai pemenang, serta PDI Perjuangan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak.
Meski pasar telah mengantisipasi hal tersebut berdasarkan hasil hitung cepat, akan tetapi pengumuman KPU itu menjadi 'gong' yang memastikan.
Meski kepastian sudah lebih jelas, akan tetapi masih tersisa kekhawatiran terkait rencana gugatan Timnas AMIN, tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, ke Mahkamah Konstitusi menyoal kecurangan Pemilu Pilpres.
Sementara partai pengusung mereka, Partai Nasdem, mengambil sikap berbeda, dengan langsung menyatakan menerima hasil Pemilu dan Pilpres dan menyatakan selamat pada Prabowo.
Adapun tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dijadwalkan menggelar konferensi pers hari ini dan diperkirakan akan menyatakan sikap apakah langsung menerima hasil penghitungan suara oleh KPU atau menggugat ke MK seperti langkah Timnas AMIN. Begitu juga sikap PDI Perjuangan sebagai partai peraih suara terbanyak.
Berdasarkan hasil perhitungan suara final oleh KPU, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara, setara 58,6% dari total suara sah nasional. Sedang Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.906 suara atau setara 24,9% suara sah. Lalu, Ganjar-Mahfud meraih 27.040.878 atau setara 16,5% suara sah nasional.
Total suara sah mencapai 164.227.472 suara. Prabowo menang telak dengan keunggulan suara di 36 provinsi. Dua provinsi memenangkan Anies.
Ini merupakan kemenangan terbesar dalam Pilpres yang diraih oleh paslon sepanjang pemilu langsung. Sebelumnya, capaian kemenangan terbesar pernah dicatat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009 yang menang di 27 dari 33 Provinsi kemenangan. Ketika itu SBY adalah petahana.
Kemenangan Prabowo-Gibran menjadi rekor tersendiri sebagai paslon non-incumbent yang menang dalam satu putaran pilpres.
(rui/aji)
