Ekspektasi Pemerintah
Hendra tidak menjelaskan berapa persen potensi penurunan harga batu bara pada 2024, tetapi memastikan terdapat risiko di mana perusahaan tidak bisa melanjutkan operasional imbas harga yang tertekan.
Di sisi lain, kata Hendra, pemerintah berpotensi memiliki keinginan untuk menjaga agar target penerimaan negara melalui batu bara bisa tercapai melalui penetapan RKAB dengan jumlah produksi yang tembus 900 juta ton per tahun di tengah tren penurunan harga.
Dalam kaitan itu, Hendra menganalogikan bahwa pemerintah berpikir bila harga mengalami penurunan dan produksi naik, terdapat potensi target penerimaan negara dari batu bara bakal tercapai.
Namun, Hendra melanjutkan, hukum ekonomi dalam komoditas tentu tidak seperti yang dibayangkan. Penyebabnya, harga bakal terus turun bila pasokan memenuhi pasar di tengah-tengah permintaan yang pertumbuhannya tidak signifikan.
“Tidak semudah itu. Bisa saja karena jumlah [produksi] 900 juta ton, harganya bakal turun. Analoginya, kalau [produksi] 700 juta ton mungkin harga US$100 per ton, tetapi bisa aja harga turun ke US$80 per ton. Namun, kalau produksi 900 ton, harga turun tidak US$80 ton lagi,” ujarnya.
Sulit Tercapai
Selain itu, terdapat potensi target produksi yang berkisar 900 juta ton tidak bakal tercapai bila harga terus mengalami penurunan. Sebab, terdapat potensi perusahaan tidak bisa melanjutkan operasional.
Sekadar catatan, Kementerian ESDM telah merestui 587 pengajuan RKAB untuk pertambangan batu bara periode 2024—2026.
Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono memerinci, dari kumulatif RKAB yang disetujui tersebut, total produksi batu bara yang akan dihasilkan pada 2024 mencapai 922,14 juta ton, 2025 sebanyak 917,16 juta ton, dan 2026 sejumlah 902,97 juta ton.
“Total RKAB batu bara yang diajukan [ke Kementerian ESDM] pada tahun ini mencapai 883 permohonan, yang disetujui sebanyak 587, ditolak 121, dikembalikan 100, sedangkan yang masih menjadi saldo [evaluasi] 75,” paparnya dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (19/3/2024).
(dov/wdh)
