Pilihannya kemudian, pemiliknya menjual layanan berbagi video tersebut.Sisi lain terdapat tantangan serius TikTok, juga Kementerian Perdagangan China.
Namun bagi Berkman, penjualan harus tetap dilakukan agar TikTok bisa kembali beroperasi di Amerika sekaligus memastikan perlindungan keamanan nasional.
“Sekarang RUU tersebut masih tertunda di Senat,” papar dia. Pertaruhan bisnis TikTok di AS terlalu besar jika perusahaan tetap ngotot untuk menolak calon aturan baru itu.
Justru saat terjadi jalan buntu dan tidak terjadi transaksi atau pengalihan kepemilikan menjadi bukti atas teori bahwa TikTok menjadi ancaman keamanan nasional di negeri Paman Sam, ucap Berkman.
“Saya tetap optimis bahwa akan ada penjualan TikTok,” tutur dia. “Terdapat potensi keuntungan yang dipertaruhkan.
Untuk diketahui 170 juta pengguna warga Amerika dianggap sebagai cara TikTok, yang merupakan bagian dari ByteDance asal China itu, untuk dapat mencuri data penting dan kemudian dimanfaatkan pemerintah China.
ByteDance memiliki basis di Beijing, dan China mewajibkan semua perusahaan untuk berbagi data terkait keamanan nasional dengan pemerintah jika diminta, dilaporkan Bloomberg News.
Bisnis TikTok di AS dilaporkan memiliki potensi nilai transaksi Rp310 triliun di tahun 2023. TikTok sukses menjalankan operasi social commerce, dengan menggabungkan dua fitur—perdagangan dan komunitas online.
Kekuatan TikTok adalah video format vertikal berdurasi singkat, dengan . menampilkan konten ‘For You’ dan ‘Following’ yang akan menjanjikan pengguna, dan secara langsung menampilkan produk-produk rekomendasi siap beli secara konsisten.
Mike Gallgher, pelopor RUU pelarangan TikTok menjelaskan bahwa tujuannya agar TikTok mendivestasi bisnisnya di AS demi dapat melanjutkan operasi. Hal ini juga menjadi keuntungan dari investor sekaligus menghapus pengaruh perusahan China atas platform media sosial itu.
Memutus peran ByteDance telah menjadi agenda politik di tahun ini dengan alasan bahwa pemerintah China dapat dengan mudah memengaruhi warga AS lewat aplikasi medsos.
Presiden Joe Biden, melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby mengatakan pemerintah tidak menginginkan TikTok akhirnya menutup operasi. "Kami ingin ByteDance tidak lagi mengendalikan aplikasi tersebut," kata dia dalam acara This Week di ABC.
(wep)
