Bloomberg Technoz, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi isu partainya meminta jatah menteri perdagangan dan menteri koordinator ke Prabowo Subianto.
Menurut Eddy, saat ini PAN masih fokus mengenai rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan persiapan menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu sepenuhnya domain dan kewenangan dari ketua umum, DPP PAN, nanti akan berbicara dengan Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden untuk melaksanakan hak prerogatif beliau,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senin (18/3/2024).
Eddy mengakui, Prabowo dan Zulkifli Hasan sudah sering bertemu dan tidak tertutup kemungkinan keduanya membahas soal kabinet. Hanya saja, kata Eddy, Prabowo dan Zulhas pasti juga membahas sesuatu yang lebih besar dari sekadar kabinet, yakni masalah target ekonomi ke depan.
"Saya kira bagaimana mencapai target-target ekonomi, target-target pembangunan ke depannya dan ini saya rasa penting karena agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan Pak Prabowo perlu kita langsung kejar, tidak bisa ditunda-tunda. Pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden hari pertama ibaratnya langsung berlari begitu," tutur Eddy.
Airlangga sebelumnya terang-terangan minta jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo karena Golkar menang di 15 dari 38 provinsi.
"Maka kami kontribusi 25%. Nah, kalau 25% bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga.
Dia juga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sangat maksimal. Dia berharap kadernya bisa mendapatkan ruang untuk menjadi menteri.
(mfd/del)
