Dengan demikian, potensi untuk penambahan lagi porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI), sebesar 10%, sudah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, jatah saham RI di Freeport akan segera naik menjadi 61%.
“Kalau itu sudah terjadi, maka potensi penambahan saham Freeport untuk Indonesia yang sekarang sudah 51%, ke depan itu meningkat menjadi 61%. Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, tetapi milik kita karena saham kita sudah 61%,” ucap Bahlil.
Pertengahan tahun lalu, Pemerintah Indonesia sempat berencana menambah porsi saham sebesar 10% di PTFI. Rencana penambahan porsi saham itu pun diharapkan bisa dilakukan bersamaan dengan perpanjangan IUPK PTFI dari 2041 ke 2061.
Berdasarkan PP No. 96/2021, padahal, permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan diajukan paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi.
Dengan demikian, IUPK Freeport semestinya baru bisa diperpanjang paling cepat pada 30 Desember 2036.
Namun, Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan pemerintah kini sedang merevisi PP tersebut sebagai karpet merah izin perusahaan tambang asal Amerika itu pasca-2041.
Arifin bahkan menyatakan bahwa aturan tersebut kini telah dalam tahap harmonisasi dan tengah di proses di Sektretariat Negara.
"PP-nya sudah di Setneg, masih menggunakan draf lama. Tinggal di Setneg, dari kami sudah selesai. Sudah ada kepastian." ujar Arifin baru-baru ini.
Belakangan, Arifin menyebut alasan pemerintah mempercepat pemberian ekstensi IUPK Freeport adalah sebagai bentuk insentif bagi perusahaan yang telah membangun smelter di dalam negeri.
Data menyatakan izin eksisting masih berlaku hingga 2041. “Dan divestasi [10% saham Freeport kepada MIND ID] lagi. Nah, yang jelas kan di UU [Minerba] menyaratkan perpanjangan [IUPK] itu harus berdampak pada kenaikan pendapatan pemerintah.”
Arifin berdalih perpanjangan izin tersebut mesti dilakukan lebih cepat demi memaksimalkan cadangan emas, tembaga, serta mineral ikutan lainnya di Papua, yang selama ini dikelola oleh Freeport.
(dov/wep)
