Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hal ini erat kaitannya dengan penguasaan 61% saham Freeport oleh Pemerintah Indonesia.

Bahlil menggarisbawahi pemerintah bakal melakukan percepatan dalam rangka memberikan kepastian terhadap investasi yang besar dan berkelanjutan melalui revisi beleid tersebut. Dirinya membantah bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 96/2021 hanya ditujukan spesifik kepada satu perusahaan tertentu.

“Ini tidak untuk diperlakukan spesifik ke satu atau dua perusahaan, semua perusahaannya kita bikin equal treatment,” ujar Bahlil dalam dalam konferensi pers prospek investasi pascapemilu 2024 yang disiarkan secara virtual, Senin (18/3/2024).

Bahlil menambahkan bahwa negosiasi antara Indonesia dengan Freeport sudah dilakukan dan bakal diselesaikan begitu revisi PP 96/2021 terbit.