1. Apa isi dari undang-undang kewarganegaraan tersebut?
Undang-undang ini mengubah undang-undang yang telah berusia 64 tahun untuk memberikan jalur yang lebih cepat menuju kewarganegaraan kepada beberapa imigran dengan melonggarkan persyaratan kelayakan. Undang-undang ini berlaku untuk minoritas agama tertentu--Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi, dan Kristen--dari Pakistan, Bangladesh, dan Afganistan, negara-negara yang berbatasan dengan India yang semuanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
Undang-undang ini berlaku bagi siapa saja yang masuk ke India pada atau sebelum 31 Desember 2014, dan memungkinkan para imigran yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tinggal di India atau bekerja untuk pemerintah federal selama lima tahun, turun dari 11 tahun sebelumnya.
2. Mengapa undang-undang ini kontroversial?
Pemerintah mengatakan bahwa undang-undang ini memberikan kesempatan untuk hidup bermartabat di India bagi para pengungsi yang menghadapi penganiayaan di negara-negara tersebut. Para pengkritik mengatakan bahwa undang-undang ini bersifat diskriminatif, anti-Muslim, dan merupakan pelanggaran terhadap tradisi sekuler India.
Mereka menunjukkan bahwa para imigran Muslim dari tiga negara tetangga mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan di bawah hukum, bahkan jika mereka telah tinggal di India selama beberapa dekade. Dengan mengecualikan negara tetangga lainnya seperti Myanmar dan Sri Lanka, undang-undang ini juga menutup pintu bagi kelompok-kelompok minoritas yang teraniaya seperti Muslim Rohingya dan Tamil.
Kelompok minoritas Muslim seperti Ahmadiyah--yang telah lama menghadapi penganiayaan di Pakistan--juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang yang baru. Para aktivis dan kelompok oposisi mengatakan bahwa undang-undang ini, jika digabungkan dengan rencana pemerintah Modi untuk memperkenalkan Daftar Warga Negara Nasional, akan membuat banyak Muslim di India tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Bagaimana kesesuaian undang-undang tersebut dengan kebijakan pemerintah?
Undang-undang ini adalah salah satu dari beberapa kebijakan sektarian yang dipelopori oleh Partai Bharatiya Janata yang beraliran Hindu-nasionalis yang dipimpin oleh Modi. Pada awal tahun 2024, Modi meresmikan sebuah kuil Hindu besar di kota Ayodhya di bagian utara, di sebuah lokasi di mana sebuah masjid berdiri hingga tahun 1992.
Pada tahun 2019, pemerintahannya mencabut otonomi dan status negara bagian dari Jammu dan Kashmir, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India. BJP telah berjanji untuk memperkenalkan Uniform Civil Code, sebuah langkah untuk menstandardisasi hukum mengenai isu-isu seperti keluarga, pernikahan, dan suksesi di semua agama di India.
Umat Muslim melihat bahwa hukum ini ditujukan untuk menentang mereka karena akan melarang praktik-praktik seperti poligami. Para pengkritik pemerintah menunjuk pada kebijakan-kebijakan lain seperti pelarangan hijab--penutup kepala yang dikenakan oleh banyak gadis dan wanita Muslim--di lembaga-lembaga pendidikan, dan undang-undang anti-pemindahan agama di negara-negara bagian yang diperintah oleh BJP, sebagai bukti bias BJP terhadap Muslim.
4. Apa yang dikatakan oleh para penentang undang-undang ini?
Seorang juru bicara partai oposisi terbesar, Kongres Nasional India, mengatakan bahwa keputusan untuk menerapkan undang-undang tersebut adalah sebuah taktik untuk "mempolarisasi pemilihan umum yang akan datang."
Ketua menteri negara bagian selatan Tamil Nadu menyebutnya memecah belah dan merupakan alat diskriminasi. Beberapa negara bagian yang diperintah oleh partai-partai oposisi telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menerapkan undang-undang ini di wilayah mereka.
Amnesty International mengatakan bahwa undang-undang ini "tidak konsisten dan tidak sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia internasional India." Petisi-petisi telah diajukan ke Mahkamah Agung negara ini untuk menghentikan penerapan undang-undang tersebut.
(bbn)
