Shruti Mahajan - Bloomberg News

Bloomberg, India telah mengubah undang-undangnya untuk mempercepat proses kewarganegaraan bagi para imigran non-Muslim, beberapa minggu sebelum negara ini akan mengadakan pemilihan umum nasional. 

Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) telah disahkan pada tahun 2019, tetapi pemerintah menunda penandatanganan undang-undang tersebut setelah adanya protes di berbagai penjuru negeri.

Keputusan untuk memberlakukannya begitu cepat sebelum pemungutan suara--di mana Perdana Menteri Narendra Modi bertujuan untuk mengamankan masa jabatan ketiga berturut-turut--telah dikritik keras oleh pihak oposisi di negara ini, yang menganggap undang-undang ini memecah belah agama.

Pemerintah Modi telah membela undang-undang ini sebagai cara untuk memberikan kewarganegaraan kepada kaum minoritas yang teraniaya dari negara-negara tetangga.