Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat kebijakan publik menilai penunjukan wakil presiden (wapres) untuk memimpin atau menjadi kepala otoritas Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta (RUU DKJ) tidak tepat. Penunjukan tersebut dinilai politis dibandingkan dengan fungsionalnya. 

“Lebih banyak ke politisnya ya, karena wapres memiliki tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang dasar 1945 dalam membantu presiden. Dengan adanya tambahan tugas (mengurus wilayah aglomerasi) jadi beban wapres tambah besar, kekuasaannya tambah besar,” kata Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah saat dihubungi, Kamis (14/3/2024). 

Dia pun khawatir wapres berpotensi memiliki 'kerajaan' sendiri jika pada periode pemerintahan berselisih dengan sosok presiden. 

Menurut dia, wilayah aglomerasi Jakarta lebih tepat dan akan efektif dipimpin oleh menteri dalam negeri. Hal ini karena wilayah Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi memiliki otonomi daerah masing-masing. 

“Dulu kan berpikirnya sebelum RUU dibuat, draftnya kita mengusulkan supaya Depok itu dihapus. Jadi Depok, Bogor, Tangerang jadi satu namanya Jabodetabek dipimpin satu kepala daerah. Nanti walikotanya ditunjuk saja, Kepulauan Seribu ada bupatinya ditunjuk saja sama gubernur itu. Kalau tidak berubah, ya Mendagri saja,” ujar dia.