Bloomberg Technoz, Jakarta - Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia terperosok ke level terendah dua tahun terakhir akibat anjloknya penghasilan di tengah lonjakan harga beras yang belum terjeda, menyusul serangkaian kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, tarif listrik dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 2022 silam.

Dalam waktu dekat, rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang telah didahului kenaikan tarif beberapa ruas tol utama dan kenaikan lebih lanjut tarif PPN jadi 12% tahun depan, akan menjadi pukulan lebih lanjut bagi kekuatan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelas menengah bawah, populasi terbesar di Indonesia

Di tengah ketidakpastian global yang masih besar, tekanan yang dihadapi kelas ini bila tidak mendapat perhatian kebijakan yang lebih berpihak, akan berdampak lebih besar bagi kualitas pertumbuhan ekonomi RI. Ambisi Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap) dan melenggang menjadi negara maju pada 2045, akan semakin jauh panggang dari api.

Menaikkan tarif PPN semakin tinggi ke 12%, sebagai bagian dari upaya mendanai pembangunan, bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, belanja yang lebih besar --dengan dana dari pajak-- untuk meningkatkan infrastruktur layanan publik pada akhirnya bisa menguntungkan kelas menengah ke depan. Namun, itu juga bisa menjadi kebijakan yang tidak sensitif di tengah tekanan daya beli, bahkan bisa jadi boomerang manakala pemerintah gagal meyakinkan bahwa kelas menengahlah nanti yang akan diuntungkan.

Bank Dunia dalam kajian yang pernah dilansir beberapa waktu lalu mengingatkan, ketika kelas menengah tidak percaya bahwa pemerintah bekerja untuk mereka, melalui berbagai kebijakan seperti kenaikan tarif pajak, kelompok masyarakat ini akan berusaha keluar dari layanan pemerintah dan perpajakan di mana itu bisa memicu kerugian besar bagi sebagian besar masyarakat miskin dan calon kelas menengah yang butuh layanan publik berkualitas serta terjangkau.