Bloomberg Technoz, Jakarta — Aturan ketenagakerjaan, soal kelonggaran untuk memangkas upah pekerja sebesar 25% bagi perusahaan padat karya berorientasi ekspor, dinilai mengganggu konsumsi rumah tangga yang notabene merupakan penyangga pertumbuhan ekonomi nasional. 

Regulasi tersebut termaktub di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi berpendapat kelonggaran untuk memangkas upah pekerja yang diberikan pemerintah bukanlah pilihan tepat dalam meredam dampak perlambatan ekonomi global bagi pelaku usaha berorientasi ekspor. 

Alih-alih, opsi tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 mencapai 51,87%. Komponen ini juga masih sanggup bertumbuh 4,93% secara tahunan pada 2022.