"Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat," saran Anies.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pola aglomerasi Jabodetabek dan Cianjur akan mirip dengan percepatan pembangunan di Papua.

"Mungkin kurang lebih sama [sistemnya]" kata Tito di Gedung DPR.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menggelar rapat kerja membahas mengenai RUU DKJ dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu bahasan yang menjadi perbincangan pada rapat tersebut, yaitu pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarya dan sekitarnya, yang kemudian disebut dengan Kawasan Aglomerasi Jakarta.

RUU DKJ berencana menyinergikan antardaerah penunjang, baik Jakarta, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Depok, dan Cianjur. Dalam draf RUU DKJ, dikatakan wakil presiden atau akan menjadi kepala otoritas Kawasan Aglomerasi Jakarta.

(fik/ain)