Bloomberg Technoz, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan penerimaan negara dari hulu minyak dan gas bumi (migas) mencapai US$12,9 miliar atau setara Rp200,98 triliun (asumsi kurs Rp15.580) pada 2024.

Angka ini mengalami penurunan 11,64% dari penerimaan negara sebesar US$14,6 miliar atau setara Rp227,46 triliun pada 2023.

“Pada 2024 diperkirakan bahwa revenue US$33,7 miliar dengan target penerimaan negara US$12,9 miliar, penerima kontraktor US$12,5 miliar, dan cost recovery US$8,3 miliar,” ujar Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/3/2024).

Dalam kaitan itu, Dwi menggarisbawahi upaya efisiensi terus dilakukan, terlebih terdapat beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bakal mengusulkan perubahan skema dari gross split menjadi cost recovery.

Perlu diketahui, skema gross split merupakan kondisi di mana biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Sementara kontrak bagi hasil skema cost recovery merupakan kondisi di mana biaya operasi pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah.