Dedeh juga membenarkan bahwa dia mendapatkan bantuan uang kontrakan senilai Rp5,6 juta dari Pertamina. Uang disalurkan melalui rekening di Bank DKI. Seluruhnya kata dia sudah diterima dan digunakan untuk membayar kontrakan sementara waktu.
"Ya subsidi dari Pertamina katanya, saya juga lagi ngontrak nih," lanjut dia.
Sementara warga RT 5/RW 1 bernama Ardani (37) juga membenarkan bahwa mereka menerima bantuan uang kontrakan selama 3 bulan. Nilainya total Rp5,6 juta. Namun soal buffer zone, dia mengatakan mereka akan menolak jika harus dipindahkan. Menurut dia, kalaupun ada yang direlokasi maka seharusnya yang berada di area Tanah Merah.
"Kalau andaikata seperti itu (relokasi karena buffer zone) maka kami warga akan menolak, warga di sini sudah ada lama," kata dia.
Ardani mengatakan, apabila dia terkena relokasi maka akan menolak. Hal yang sama dia perkirakan juga akan dilakukan oleh warga lainnya.
"Dahulu kan Tanah Merah itu sebenarnya status dia cuma hanya menmpang aja. Masuk di RW Binaan kami. Jadi makanya kalau tiba-tiba dia (Pertamina) mau seperti ini memang per meter dia mau berani bayarin berapa," ujarnya.
Sementara pada rapat di Komisi VI DPR, Nicke Widyawati kembali menjelaskan soal relokasi area buffer zone yang diperkirakan berdampak pada lebih 30.000 orang. Berdasarkan data 2017, pada lokasi calon zona penyangga tersebut terdapat 1.225 bangunan yang dihuni lebih dari 30.000 orang. Namun saat ini dipastikan warga di sana sudah bertambah jumlahnya.
(ezr)
