Meskipun Provinsi Aceh meraih predikat sebagai provinsi dengan keluarga paling bahagia di Indonesia, tetapi masih banyak pekerjaan yang perlu diprioritaskan dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta program penurunan stunting.
Dr. Hasto mengungkapkan beberapa data yang harus diperhatikan oleh Provinsi Aceh dalam upaya peningkatan kualitas hidup keluarga.
Pertama, persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Aceh masih agak tinggi, yaitu 50,72%, dengan angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi mencapai 13,4%. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga.
Terkait stunting, prevalensi stunting di Provinsi Aceh masih mencapai 31,2%, menunjukkan tren penurunan yang belum signifikan. Presiden telah memberikan arahan agar penurunan stunting difokuskan kepada keluarga, mengingat stunting berkaitan erat dengan angka kematian ibu, kematian bayi, dan rata-rata kehamilan.
Dokter Hasto juga menyoroti angka kelahiran di Aceh, yang masih cukup tinggi dengan rata-rata 2,42 anak per keluarga. Hal ini meningkatkan risiko stunting, karena jarak kelahiran terlalu rapat. Meskipun angka kelahiran remaja di Aceh relatif rendah, beberapa kabupaten masih memiliki angka hamil remaja yang tinggi.
"Dari 23 kabupaten/kota, hanya Kota Banda Aceh yang angkanya di bawah nasional, yaitu 2,04," kata dr Hasto.
Data menunjukkan bahwa tiga kabupaten, yaitu Gayo Lues (46,8), Simeuleu (44,3), dan Aceh Tenggara (38,3), memerlukan perhatian lebih karena angka hamil remajanya yang masih tinggi. Adapun prioritas untuk ketiga kabupaten tersebut adalah mencegah terjadinya kawin muda.
"Data yang ada itu harus hidup dan kita hidupkan. Kalau kita programnya tidak di'guidance, oleh data, kita habis uang banyak, tetapi tidak berefek," jelasnya.
Selain itu, Aceh juga masih menghadapi tantangan dalam angka kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi. Dokter Hasto menekankan bahwa jarak kelahiran antar anak yang tidak terlalu dekat akan berdampak positif terhadap penurunan angka stunting, kematian ibu, dan bayi.
Dimana untuk diketahui, angka kematian bayi (AKB) di Aceh cukup tinggi sebesar 19,41 per 1000 kelahiran hidup. Adapun AKB nasional di angka 16,85 per 1000 kelahiran hidup. AKB di Aceh di atas rata-rata nasional.
Keluarga Berisiko Stunting
Di sisi lain, dalam upaya menangani masalah stunting di Provinsi Aceh, dokter Hasto menjelaskan data terkait keluarga berisiko stunting (KRS) yang memerlukan perhatian khusus.
Menurut data, hingga semester II tahun 2023, terdapat 275.505 keluarga berisiko stunting di Aceh. Dari jumlah tersebut, 60.149 keluarga tergolong miskin ekstrem, sementara 166.543 keluarga berisiko stunting miskin dan rentan. Kabupaten Aceh Utara, Pidié, dan Aceh Timur menjadi wilayah dengan jumlah KRS terbanyak.
Selain itu, data dari verval KRS 2023 juga mengungkapkan beberapa tantangan terkait infrastruktur dasar di Aceh. Kota Sabulussalam memiliki persentase terbesar pada indikator sumber air minum tidak layak yakni 13,28%, diikuti oleh Simeulue 10,28%. Sementara itu, Gayo Lues dan Pidie memiliki persentase tertinggi pada indikator jamban tidak layak, dengan masing-masing presentase 35,61% dan Pidie 28,11%.
Kabupaten Aceh Utara menunjukkan jumlah keluarga terbanyak pada indikator rumah tidak layak huni sebanyak 38.966, diikuti oleh Aceh Timur sejumlah 30.996.
Dari keluarga sasaran sebanyak 798.717 keluarga di Aceh, dokter Hasto menyoroti dua sumber stunting utama, yaitu terlalu tua melahirkan (51,87%) dan memiliki terlalu banyak anak (64,47%). Tak hanya itu, ia juga memberikan simulasi dan tips-tips berdasarkan data untuk mengurangi angka stunting di Provinsi Aceh. Dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 22.410, terdapat sekitar 18 kehamilan per 1000 penduduk, jika jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta.
Dengan jumlah tersebut diperkirakan pertahunnya, akan ada perempuan yang hamil dan melahirkan berjumlah 99 ribu. Sehingga perbulannya ada sekitar 8.250 Perempuan hamil. Diperkirakan per hari akan ada 275 perempuan hamil dengan risiko stunting kurang lebih 82 orang.
"Jika jumlah pendamping keluarga sebanyak 22.410, per kader hanya akan mendampingi ibu hamil dengan 4-5 kasus per tahun," pungkasnya.
(prc/lav)
