“Kalau sekarang saya pembantu sebagai menteri keuangan, presidennya Pak Jokowi. Saya akan minta arahan dari Pak Jokowi, ‘Pak kira-kira desain untuk 2025 seperti apa? bagaimana konsultasinya? Apakah bapak yang mau konsultasi dengan incoming government atau kami juga atau kita sama-sama?’ belum nanti yang di Senayan [DPR]” ujarnya.
Sri Mulyani mengklaim pada Maret 2024 baru akan mulai membahas mengenai anggaran konkret yang dibutuhkan, kementerian yang melaksanakan program tersebut. termasuk alokasi anggarannya.
“Maret ini adalah bulan-bulan akan mulai masuk ke angka lebih konkret, kementeriannya siapa yang akan melakukan, bagaimana anggaran dari kementerian tersebut, apakah sebagian dibagi ke Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan program makan siang gratis perlu dipersiapkan dengan baik terutama pada aspek anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu merencanakan dengan matang mengenai bentuk dan sasaran program tersebut. Tidak lupa memperhatikan keandalan sumber daya yang dimiliki.
“Sangat tergantung pada program mana yang akan diimplementasikan dan bagaimana bentuknya. Semua rencana harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Ekonomi, Selasa (27/2/2024).
Lebih lanjut, Bank Dunia menyatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan batas defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) seperti diatur dalam perundang-undangan. Selain itu stabilitas makro dan fiskal juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
“Yang jelas, kami berharap Indonesia dapat menjaga batas defisit fiskal 3% dari PDB yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dan juga menjaga stabilitas makro dan fiskal,” ujarnya.
(dov/wep)
