Logo Bloomberg Technoz

Dalam kesempatan yang sama, anggota komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengatakan, perbedaan keputusan itu menunjukkan keberagaman dinamika ilmu falak dan metode hisab yang digunakan.

Menurutnya, sidang isbat kali ini merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk bersama menentukan awal Ramadan.

"Ini adalah waktu di mana kita dituntut untuk memperhatikan perbendaan yang ada sambil tetap mepertahankan semangat persatuan dan persaudaraan," ujar dia.

"Kami menghormati semua pandangan dan berharap bahwa sidang isbat ini akan mencapai kesepakatan yang harmonis dan memberikan  kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai ibadah puasa."

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024, atau esok lusa.

Keputusan itu dibuat berdasarkan laporan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) terhadap posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dengan demikian, tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan Selasa, 12 Maret 2024 Masehi.

"Berdasarkan kriteria MABIMS (3-6,4) pada 29 Sya’ban 1445 Hijriah atau 10 Maret 2024 Masehi, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia belum masuk kriteria minimum tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, sehingga tanggal 1 Ramadan secara hisab jatuh bertepatan dengan Selasa, 12 Maret 2024," ujar Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nurwendaya saat melaporkan hasil pemantauan posisi hilal pada petang ini.

Adapun sidang Isbat itu melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, para duta besar, perwakilan ormas Islam, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pimpinan DPR, Badan Informasi Geospasial, dan para ahli ilmu falak.

Di lain sisi, salah satu ormas Islam di RI, Muhammadiyah, menetapkan 1 Ramadan 1445 H jatuh pada Senin, 11 Maret 2024 atau esok hari.

Ketetapan tersebut disampaikan PP Muhammadiyah dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, akhir Januari lalu.

(ibn/lav)

No more pages