Ini dilakukan sebagai proses konfirmasi dan penegasan terhadap kebenaran hasil penghitungan hisab yang didasarkan pada kekuatan dan kepastian hukum tetap bagi seluruh kelompok masyarakat Islam Tanah Air.
Dia menambahkan, pihaknya mendukung pemerintah untuk melanjutkan keberadaan forum Sidang Isbat, sejalan dengan pelaksanaan ketentuan pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
"Namun demikian, bentuk dan formatnya dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan."
Sebelumnya, Muhammadiyah mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk meniadakan sidang isbat, baik penetapan 1 Ramadan maupun 1 Syawal alias Idulfitri.
Muhammadiyah beralasan, dari posisi hilal, jelas tidak akan terlihat pada saat sidang isbat yang digelar Kemenag pada 10 Maret tersebut. Artinya, Muhammadiyah menyebut hampir dipastikan awal Ramadan berdasarkan metode Kemenag, akan dimulai pada 12 Maret 2024.
"Posisi hilal masih di bawah 1 derajat, jelas hilal tidak akan terlihat kalau menggunakan kriteria MABIMS," ujar Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Kamis (7/3/2024).
(ibn/lav)
