Hooyeon Kim - Bloomberg News
Bloomberg, Pemerintah Korea Selatan akan menuntaskan pengiriman surat pemberitahuan penangguhan lisensi tahap pertama kepada ribuan dokter, pekan ini. Surat ini ditujukan pada tenaga medis yang terlibat aksi mogok dalam demo penolakan penambahan kuota kursi pendidikan kesehatan di Korea Selatan.
Sejumlah media lokal melaporkan, para dokter yang menerima surat pemberitahuan harus segera menentukan sikapnya kepada pemerintah, paling lambat 25 Maret mendatang. Jika tak merespon dan tetap mogok kerja, pemerintah akan mengirimkan surat yang berisi hukuman penangguhan lisensi selama beberapa bulan.
Menurut Media Yonhap, sekitar 90% dari total 13.000 dokter di negara itu tak merespon permintaan melaporkan diri kepada pemerintah pada Februari lalu.
Mereka tetap melanjutkan aksi mogok kerja yang sudah memasuki pekan keempat, tan tak menunjukkan tanda kapan akan berhenti.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol pun tetap kukuh akan meningkatkan kuota pendaftaran pada sekolah kedokteran hingga sebanyak 2.000 kursi per tahun. Pada saat ini kuota pendidikan kesehatan di Negeri Gingseng tersebut hanya 3.058 kursi.
Pemerintah mengatakan bahwa perubahan ini diperlukan untuk mengurangi kekurangan dokter yang merupakan salah satu yang paling akut di negara maju, dan sangat penting untuk mendukung sistem medis di negara yang menua dengan cepat ini.
Pemerintah Yoon telah mengancam akan mencabut lisensi para dokter yang memimpin aksi buruh yang dianggap melanggar hukum medis. Pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari prosedur penangguhan lisensi ribuan dokter peserta pelatihan selama tiga bulan karena menentang perintah kembali bekerja.
Para dokter berpendapat bahwa proposal untuk meningkatkan pendaftaran tidak akan memperbaiki masalah mendasar seperti konsentrasi dokter di daerah perkotaan dan kurangnya spesialis di bidang-bidang yang dianggap berisiko dan bergaji rendah.
Mereka ingin melihat perubahan pada sistem malpraktek yang memberikan lebih banyak perlindungan kepada dokter.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa publik berpihak pada pemerintah, melihat reformasi sebagai cara untuk memangkas waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dokter Korea Selatan termasuk di antara dokter dengan bayaran terbaik di antara negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan dibandingkan dengan upah rata-rata.
Hal ini membuat aksi demo ini dinilai lebih tentang melindungi daya penghasilan dokter daripada meningkatkan sistem perawatan kesehatan.
(bbn)
