Sehingga menggunakan standar nasional akan lebih baik dan kebutuhan dalam negeri bisa diatasi. Ia menegaskan, jangan asal punya namun pada akhirnya tidak mampu bersaing.
Pada tahun lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik. Jokowi menilai keberadaan sistem ini diharapkan dapat mempercepat pembayaran belanja pemerintah.
Intinya dengan menggunakan GPN tidak masalah, tapi jangan asal punya.
Steve Marta, Direktur Eksekutif AKKI
Hal itu diamini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto. Ia memastikan kartu kredit pemerintah tidak menggunakan visa dan mastercard, melainkan gerbang pembayaran nasional (GPN).
Kebijakan ini selaras dengan arahan presiden. "Tahun ini kita proses KKP domestik dengan kartu fisik, sekarang progresnya itu kira-kira 92%, ini kita sudah, launching bulan Mei, kita tetap pakai GPN," tuturnya.
(krz/wep)
