Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VII bakal melakukan rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada pertengahan Maret 2024.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengatakan DPR, dalam agenda raker tersebut, parlemen bakal meminta penjelasan soal dugaan penyelewengan dari pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang kabarnya dilakukan Bahlil dalam kapasitasnya sebagai Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Komisi VII juga akan meminta penjelasan soal laporan adanya tumpang tindih kewenangan izin usaha pertambangan antara BKPM dengan Kementerian ESDM.

Mulyanto tidak menjelaskan dengan pasti ihwal tanggal pelaksanaan, tetapi memastikan bahwa raker sudah terjadwalkan dalam agenda Komisi VII.

“Dalam rapat komisi juga sudah ditetapkan agenda dalam masa sidang ini untuk rapat kerja dengan Menteri ESDM [Arifin Tasrif] dan Menteri Investasi/Kepala BKPM [Bahlil Lahadalia] untuk meminta penjelasan dan pendalaman dalam kasus tersebut. Semuanya dapat dibahas di tengah bulan Maret ini,” ujar Mulyanto kepada Bloomberg Technoz, Jumat (8/3/2024).