“[Untuk diketahui,] Bahlil memiliki saham di PT BPU sebanyak 450 Lembar dengan nilai investasi Rp675 miliar,” ujar Sulfianto dalam laporannya, dikutip Kamis (7/3/2024).
Dugaan konflik kepentingan Bahlil utamanya terendus dari PSN pabrik pupuk di Fakfak. Bukan hanya diduga terafiliasi dengan BPU, Panah Papua mensinyalir adanya indikasi penempatan posisi strategis staf Bahlil di proyek pabrik pupuk tersebut.
PT Pupuk Kaltim —yang menggawangi proyek pabrik pupuk di Kawasan Industri Fakfak — terpantau memiliki komisaris independen yang bernama Eka Sastra. Pada saat yang sama, Eka Sastra juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Saat dimintai konfirmasi lebih lanjut, Sulfianto mengaku mendengar kabar bahwa Eka Sastra konon telah mengundurkan diri sebagai komisaris independen. Namun, dirinya tidak mengetahui dengan pasti perihal kabar tersebut.
“Baru-baru ini saya dengar Eka Sastra sudah mengundurkan diri dari komisaris, saya kurang tau [sejak kapan], tetapi sempat mendengar berita terakhir bahwa dia mengundurkan diri karena mungkin tidak mau ada konflik kepentingan. Mungkin juga karena politik, dia sendiri [dukung] Calon Presiden Nomor Urut 03 [Ganjar Pranowo], Bahlil dukung Capres Nomor Urut 02 [Prabowo Subianto],” ujarnya.
Akan tetapi, berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz pada laman resmi Pupuk Kaltim serta BKPM, Selasa (5/3/2024) per 17:38 WIB, Eka Sastra masih tercatat sebagai komisaris dari Pupuk Kaltim dan Staf Khusus Staf Khusus Bidang Ekonomi Kementerian Investasi/BKPM.
Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kaltim Teguh Ismartono mengatakan Eka Sastra masih menjabat sebagai komisaris Pupuk Kaltim hingga saat ini. "Iya, masih [menjabat sebagai komisaris],” ujar Teguh.
Bloomberg Technoz juga telah melayangkan permintaan untuk konfirmasi kepada Kementerian Investasi/BKPM, untuk menanggapi laporan Panah Papua, tetapi belum mendapatkan jawaban hingga berita ini diturunkan.
Dengan adanya rangkap jabatan yang diemban Eka Sastra, maka Bahlil diduga memiliki konflik kepentingan dalam PSN tersebut. “Konflik kepentingan ada di sini, mereka bisa menggunakan wewenang jabatannya untuk mencari keuntungan sebesar besarnya melalui proyek PSN,” ujar Sulfianto.
Respons Pupuk Kaltim
Merespons laporan yang disampaikan Panah Papua, PT Pupuk Kaltim menggarisbawahi bahwa perseroan melakukan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan menjalankan tahapan operasional bisnis yang transparan.
“Demikian juga dalam membangun Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Pupuk Kaltim selalu patuh dan mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pupuk Kaltim tetap berkomitmen kuat untuk menyukseskan proyek Kawasan Industri Terpadu Fakfak guna memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Kaltim Teguh Ismartono.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tercatat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek kawasan industri pupuk di Kabupaten Fakfak, Papua Barat senilai US$1 miliar atau sekitar Rp30 triliun pada Kamis (23/11/2023). Acara tersebut juga dihadiri oleh Bahlil.
Saat itu, Jokowi mengatakan proyek yang dibangun oleh badan usaha milik negara (BUMN) PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) tersebut merupakan salah satu PSN yang diharapkan dapat memainkan peran kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
"Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” ujar Jokowi, dilansir melalui laman Sektretariat Presiden.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.
Adapun, pabrik ini nantinya bakal memiliki kapasitas produksi pupuk urea sebanyak 1,15 juta ton per tahun, dan amonia sebanyak 820.000 ton per tahun. Jokowi mengharapkan proyek ini direalisasikan dalam 5 tahun ke depan, dan dapat diselesaikan pada 2038.
Notabene, kawasan industri Fakfak tersebut kabarnya juga akan menjadi lokasi investasi smelter baru PT Freeport Indonesia, di mana Bahlil pernah meminta pembangunannya sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selepas 2041.
Pada awal Desember, di sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Bahlil menyebut percepatan perpanjangan IUPK Freeport masih terganjal oleh urusan penentuan lokasi baru smelter Freeport tersebut.
"Pertama adalah percepatan realisasi terhadap smelter-nya, dan mereka harus segera menentukan tempat juga di Papua untuk smelter barunya," ujar Bahlil saat itu.
Sebelumnya, di dunia pertambangan, Bahlil tengah menjadi sorotan publik, seiring dengan riuh dugaan permainan izin tambang saat dia masih aktif di Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.
Terlepas dari rumor tersebut, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2015—2019 itu dikabarkan memang sudah lama memiliki bisnis pertambangan nikel melalui PT Meta Mineral Pradana.
Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), perusahaan tersebut menggenggam dua izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dengan luas masing-masing 470 hektare dan 165,5 hektare.
“Pemegang saham perusahaan ini, antara lain PT Rifa Capital sebesar 10% dan PT Bersama Papua Unggul sebesar 90%. Kedua perusahaan ini milik Bahlil,” tulis Jatam dalam laporannya, dikutip Selasa (5/3/2024).
Selain itu, Jatam menyebutkan bahwa PT Rifa Capital milik Bahlil santer diberitakan mengeksplorasi 39.000 hektare tambang batu bara di Fakfak, Papua Barat dan 11.000 hektare tambang nikel di Halmahera.
Menurut pantauan data di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), nama Bahlil memang benar pernah tercatat di perusahaan tersebut.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(wdh)
