Meskipun ada tren berdagang secara daring, Yul tetap bertahan dan optimistis dengan model bisnis konvensionalnya. Namun, Yul mengakui pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada bisnisnya. Meskipun situasinya sudah sedikit membaik, dia mengeklaim omzetnya masih jauh dari torehan sebelum pandemi.
"Mendingan tahun kemarin [omzetnya]," tegas pria paruh baya tersebut.
Pedagang lainnyaa, Linda (23) salah seorang pengusaha baju anak-anak kurang lebih selama kurang lebih 7 tahun di Tanah Abang, turut merasakan berkah cuan tiap momentum Ramadan.
Meskipun Linda mengakui persaingan di Tanah Abang sangat tinggi, dia menyatakan penurunan omzetnya justru terjadi sejak pandemi Covid-19.
"Menurun drastis [omzet] sejak corona [Covid-19]," jelas Linda.
Meski penjualan e-commerce memang kian meningkat, tetapi dirinya tetap optimistis peminat belanja di Pasar Tanah Abang masih ramai.
"Kalau di online sih, sebenarnya pasar Tanah Abang ini kalah sama online, cuma kan kalau online kita enggak bisa lihat barang langsung, kalau di pasar Tanah Abang ini kita bisa lihat langsung barangnya," tuturnya.
"Iya tetap optimis laris manis, rezeki siapa tau ada saja."
Omzet Pusat Belanja
Tidak hanya Pasar Tanah Abang, pengelola pusat perbelanjaan atau mal modern pun berharap banyak untuk menarik omzet dari momentum Ramadan tahun ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pelaku industri pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia akan mengoptimalkan persiapan mereka menjelang Ramadan dan Idulfitri tahun ini, dengan harapan tingkat kunjungan akan meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pusat Perbelanjaan optimistis rata-rata tingkat kunjungan pada saat Ramadan dan Idulfitri tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu, diperkirakan akan terjadi peningkatan sekitar 15%—20%," jelas Alphonzus saat dihubungi Bloomberg Technoz.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi optimisme ini adalah kondisi politik pascapenyelenggaraan Pemilu 2024 yang menurutnya relatif kondusif, dan diharapkan dapat dipertahankan hingga periode Ramadan dan Idulfitri 1445 Hijriah.
Alphonzus juga menjelaskan, sebagaimana bagian dari strategi rutin mereka, pusat perbelanjaan juga telah menyiapkan berbagai aktivitas, kegiatan, dan acara yang berkaitan dengan Ramadan dan Idulfitri.
Acara-acara ini mencakup hiburan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kebudayaan yang memperkaya pengalaman belanja selama bulan suci Ramadan. "Serta berbagai program promo belanja yang mana salah satunya adalah diskon belanja."
Ancaman Usai Idulfitri
Namun, meskipun optimisme saat ini tinggi, Alphonzus menyebut bahwa para pemangku kepentingan khusunya pemerintah, juga harus memperhatikan potensi tantangan pertumbuhan industri rite khususnya selepas momentum Idulfitri.
"Hal yang perlu diwaspadai adalah pasca-Idulfitri sehubungan dengan adanya 'ancaman' stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia akibat rencana pemerintah untuk makin membatasi impor," tegasnya.
Adapun, kebijakan pembatasan impor yang dikhawatirkan APBBI diterapkan oleh pemerintah, yakni pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Permendag tersebut ditetapkan pada 11 Desember 2023 dan akan mulai berlaku 90 hari sejak tanggal diundangkannya atau 10 Maret 2024.
Pokok pengaturan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 di antaranya adalah penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post-border ke border dan relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Selain itu, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 juga mengatur fasilitas impor bahan baku bagi industri pemegang angka pengenal importir-produsen status Authorized Economic Operator dan mitra utama kepabeanan.
Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo dalam keterangannya, menyebut salah satu hal yang menjadi latar belakang disusunnya Permendag Nomor 36 Tahun 2023 adalah arahan Presiden Joko Widodo untuk pengetatan impor barang konsumsi dan produk jadi karena, bersinggungan dengan industri sejenis di dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
Selain dengan perubahan pengawasan dari post-border ke border, pengetatan juga dilakukan melalui pelarangan dan pembatasan (lartas) impor.
(prc/wdh)
