Dalam kaitan itu, pembangkit listrik berbasis EBT biasanya tidak berlokasi di daerah dengan permintaan listrik yang tinggi.
Sehingga, PLN tentu harus membangun transmisi untuk memindahkan energi ke daerah dengan permintaan yang tinggi atau disebut dengan istilah green enabling transmission.
“Kalau hidro, ada penambahan demand di Jakarta, tetapi hidro-nya di Aceh, tidak akan bisa hidro-nya pindah ke daerah demandnya,” ujarnya.
"Ternyata pembangkitnya potensinya ada di Sumatra Utara dan Aceh, tetapi demandnya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.”
Dengan demikian, diperlukan pembangunan infrastruktur transmisi tersebut sepanjang 47 ribu km di seluruh Indonesia.
“Jadi 47.000 Km, kalau keliling bumi 42.500 Km, ditambah 5.000 Km lagi 47.500 Km. Dalam hal ini ada pembangunan infrastruktur secara masif, price tagnya USD$152 miliar atau sekitar Rp2,300 triliun antara hari ini sampai 2040,” ujarnya.
Maka dari itu, PLN membutuhkan pendanaan untuk membangun infrastruktur demi mewujudkan energi yang lebih bersih dan hijau melalui teknologi tersebut.
(dov/roy)
