Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan hak angket akan sulit terlaksana karena Presiden Joko Widodo dinilai akan mengadang balik orang-orang yang mendorong hak angket tersebut.
Hak angket, kata dia, merupakan langkah yang ditempuh melalui jalur politik, maka, kata dia, pemerintah juga akan membalasnya dengan cara politik.
Dia mencontohkan, jika paslon 01 dan 03 bergabung maka kekuatan kursi di parlemen dapat mencapai 54%. Namun, jika di tengah jalan terdapat partai yang berbalik arah misalnya PPP tidak mendukung hak angket maka 19 kursi milik PPP bisa mendukung pemerintah.
Kemudian jika PKB di tengah jalan turut digembosi, akan ada 58 kursi keluar untuk mendorong hak angket.
“Dari situ saja akan berkurang kekuatannya. Nanti yang mayoritas tetap koalisi pendukung pemerintah. Saya melihat di situ sebenarnya adu kekuatan politiknya,” imbuhnya.
Menurut Ujang, Calon Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo yang dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke KPK soal dugaan gratifikasi, merupakan salah satu bentuk pengadangan terhadap partai yang menginginkan adanya hak angket.
“Nanti kemungkinan besar akan ada laporan-laporan kepada partai-partai lain yang mendorong hak angket karena jalur politik akan dilawan oleh cara politik. Mereka akan mengalami jalan terjal. Cara politik bisa menggunakan mekanisme hukum atau lainnya,” ujarnya.
PPP Belum Bersikap
Sebelumnya, rapat pembuka masa sidang ke-4 DPR RI tahun 2023-2024 hanya menampilkan para kader PDIP, PKB, dan PKS yang sudah memastikan diri menjadi pengusul hak angket.
Koalisi paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar masih menyisakan fraksi Partai Nasdem. Sedangkan koalisi paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD masih menyisakan fraksi PPP yang belum memberikan kepastian sikap.
"Kita rapat fraksi dulu," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi di DPR, Selasa (5/3/2024).
"Kita belum rapat. Kemungkinan nanti siang atau besok. Karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil. Banyak yang izin hari ini."
Menurut dia, PPP belum bisa memastikan sikap fraksinya soal rencana hak angket. Dia mengklaim, harus mendengarkan semua pendapat dan pertimbangan dari 19 kader partai berlambang kabah tersebut yang menjadi anggota DPR.
"Namanya keputusan harus dibikin bersama, tidak bisa sendirian," ujar Baidowi.
Partai Nasdem pun mengklaim tak akan mengambil sikap soal hak angket hingga rekapitulasi akhir Pemilu 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengklaim fraksi lain dapat memulai usulan hak angket tanpa perlu keberadaan partai tersebut. Sesuai UU MD3, hak angket bisa dimulai jika sudah diajukan minimal 25 anggota DPR yang berasal lebih dari satu fraksi.
"Setelah 20 Maret 2024, kita menghormati penghitungan KPU. Ini penyelanggara pemilu," kata Sugeng.
(mfd/ain)
