Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sampai 4 Maret lalu, kepemilikan asing di SBN tergerus ke level terendah sejak awal Desember 2023, ke posisi Rp835,24 triliun. Pemodal asing banyak melepas SUN karena mengkhawatirkan perubahan kebijakan fiskal jelang pemerintahan baru.
Namun, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani kemarin sepertinya memberikan kepercayaan baru bagi pelaku pasar. Sri Mulyani menjanjikan akan memberi warisan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat dan kredibel untuk pemerintahan baru nanti.
Hal ini dilakukan untuk bisa melanjutkan tongkat estafet demi mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama, sesuai dengan janji-janji politik yang sudah disampaikan sebelumnya oleh presiden terpilih.
"Saya kira dengan menghormati proses politik dan hasil yang diperoleh, sebagai menteri keuangan, tentu saja kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kami akan memberi warisan anggaran yang kuat dan kredibel," kata Sri Mulyani dalam sesi tanya jawab acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Meski begitu, Bendahara Negara itu juga mengingatkan, Indonesia seharusnya tidak mengorbankan kesehatan fiskal sekadar untuk mendorong permintaan dan mengejar pertumbuhan ekonomi.
Sri Mulyani menyatakan, kebijakan fiskal perlu tetap konservatif mengingat rezeki nomplok pendapatan biasanya akan diikuti oleh penurunan penerimaan. Kualitas belanja lebih penting ketimbang besar kecilnya belanja. Menurut Bendahara Negara, Indonesia masih memiliki ruang meningkatkan rasio pajak karena sejauh ini baru 47% perekonomian yang tercakup dalam basis pajak. Sisanya berada di sektor informal yang belum terjangkau pajak.
Prospek SUN di mata asing masih menarik di mana surat utang RI dinilai sebagai obligasi pilihan utama di kawasan Asia yang akan banyak diuntungkan ketika nanti tren penurunan bunga global dimulai.
(rui/aji)
