Moskow menyangkal melakukan kejahatan perang di Ukraina dan telah menolak surat perintah penangkapan kejahatan perang ICC sebelumnya sebagai bagian dari kampanye Barat yang bias untuk mendiskreditkan Rusia. Para pejabat Rusia mengatakan bahwa surat perintah semacam itu hanya memiliki dampak kecil di dunia nyata karena Moskow bukan anggota pengadilan dan begitu pula negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan China.
Kobylash, 58 tahun, adalah komandan penerbangan jarak jauh angkatan udara Rusia pada saat terjadinya dugaan kejahatan tersebut. Intelijen militer Ukraina mengatakan bahwa serangan Rusia di daerah padat penduduk di kota Mariupol dilakukan di bawah komandonya.
Sokolov, 61 tahun, adalah seorang laksamana di angkatan laut Rusia yang memimpin Armada Laut Hitam selama periode yang terkait dengan dakwaan, menurut ICC.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menyambut baik surat perintah penangkapan tersebut.
"Setiap komandan Rusia yang memerintahkan serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur penting Ukraina harus tahu bahwa keadilan akan ditegakkan. Setiap pelaku kejahatan semacam itu harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban," katanya di platform media sosial X.
ICC pada Selasa mengatakan bahwa serangan terhadap jaringan listrik Ukraina menyebabkan kerugian dan kerusakan pada warga sipil yang jelas-jelas berlebihan untuk keuntungan militer yang diharapkan.
Rincian yang tepat dari insiden-insiden spesifik dan kemungkinan korban telah dirahasiakan untuk melindungi para saksi dan melindungi penyelidikan yang sedang berlangsung.
Jaksa Penuntut ICC, Khan, mengunjungi Ukraina pada Maret tahun lalu untuk menyelidiki kampanye serangan rudal dan pesawat tak berawak Rusia terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya yang menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan jutaan orang tidak memiliki listrik atau air.
Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang dibentuk oleh pengadilan internasional mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer harus membedakan antara "objek sipil dan tujuan militer" dan serangan terhadap objek sipil dilarang.
Para jaksa penuntut ICC juga ingin agar dakwaan tersebut tidak hanya menyebut serangan-serangan tersebut sebagai kejahatan perang, namun juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena menurut mereka, hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara untuk melakukan serangan secara meluas terhadap penduduk sipil.
(ros)
